Mendesain Performen APBD Tahun 2026 Yang Akuntable dan Pro Rakyat

26 September 2025

240 Views

0 Comment

Sesuai dengan amanat Permendagri tentang penyusunan APBD 2026, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun APBD TA 2026. 

Pertama, sinkronisasi dengan arah kebijakan fiskal nasional. 

Kedua, penguatan kualitas belanja daerah, dengan memprioritaskan belanja pokok daripada belanja penunjang, yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik. 

Ketiga, peningkatan sinergi pusat dan daerah, agar APBD menjadi instrumen nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan, termasuk pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pembangunan berkelanjutan. 

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Disisi lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 ini terdapat hal baru yang perlu menjadi perhatian Pemda, misalnya perlu melakukan penyusunan APBD dengan untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. 

Disisi lain penyusunan APBD TA 2026 harus memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 

Berikutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan, belanja pegawai, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembayaran cicilan pokok pinjaman, kewajiban kepada pihak ketiga.

Berangkat dari kerangka global kebijakan pemerintah tersebut, maka badan anggaran dan tim anggaran eksekutif untuk : 

1. Konsisten melaksanakan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang dasar hukum tentang proyeksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah. Karena seluruh kebijakan dibidang pendapatan maupun belanja harus sesuai dengan peraturan perundang undangan 
2. Kebijakan kementrian keuang tentang dana tranfer kepada daerah wajib disesuaikan dengan surat keputusan mentri keuangan tentang besaran dana tranfer yang telah ditetapkan. Kesempatan merubah berapa jumlah dana tranfer dari pemerintah adalah ketika membahas KUA dan PPAS. 
3. Proyeksi pendapatan daerah harus disampaikan kepada badan anggaran agar banggar bisa mengkaji dan menganalisa potensi Pendapatan mana yang bisa dinaikan. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi wajib disampaikan pada banggar agar tidak melanggar peraturan perundang undangan 
4. Mewaspadai politik anggaran eksekutif yang tidak mau merubah rencana KUA PPAS dengan alasan waktu. Semua proyeksi KUA PPAS harus sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah. 
5. Mencermati secara serius terhadap rencana anggaran  belanja daerah yang disampaikan oleh eksekutif, karena seluruh belanja daerah harus memiliki dasar hukum dalam merencanakannya 
6. KUA dan PPAS adalah dokumen politik anggaran, maka Banggar harus melakukan kajian secara serius terhadap, Pertama, sejauh mana belanja yang dianggarkan mampu untuk memberikan pelayanan publik. Kedua, sejauh mana belanja yang dianggarkan mampu untuk mengurangi pengangguran. Ketiga, sejauh mana belanja yang disampaikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, apakah kegiatan yang disampaikan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan sesuai dengan RPJMD Sebagai penjabaran visi misi bupati 
7. KUA PPAS adalah ruang di mana sebuah rencana kegiatan OPD di RKPD dipertahankan, dikurangi atau bahkan dihapus. Maka badan anggaran harus mengetahui betul rincian belanja yang sudah dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) terhadap suatu kegiatan agar prinsip anggaran yang harus efisien dapat diwujudkan. 
8. Seluruh kegiatan OPD harus memberikan kesejahteraan rakyat dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik
9. Kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi dan membelanjakan uang rakyat sesuai dengan kebutuhan prinsip masyarakat harus menjadi pegangan agar akuntabilitas keuangan sektor publik benar benar bisa terwujud 

Fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan keuangan organisasi sektor publik. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja untuk mencapai tujuan secara efisien, alat untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja, serta sarana untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat. 

Maka semua pihak harus memiliki integritas dalam mengelola anggaran dengan baik dan benar agar uang rakyat bisa tepat sasaran dan memiliki nilai guna yang tinggi. 

Sebuah catatan sederhana semoga para wakil rakyat bisa melaksanakan fungsi penganggaran dengan benar, agar tujuan pembangunan bisa segera tercapai. 

HM. Basori M.Si 

Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, and Advocasy